JEMBER – Pemerintah pusat terus mendorong percepatan program perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai target, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Dr Sri Haryati, S.Pi., M.Si., datang langsung ke Kabupaten Jember.
Sri Haryati menemui Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait saat mengikuti kegiatan Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa/Kelurahan) di Kecamatan Sumberbaru, Minggu (9/8/2026).
Pertemuan berlangsung di Kantor Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru. Saat itu, Gus Fawait dijadwalkan bertemu dengan ratusan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Desa Karangbayat.
Gus Fawait kemudian memberikan kesempatan kepada Sri Haryati untuk menyampaikan langsung program pemerintah pusat, khususnya kebijakan perumahan yang menyasar masyarakat miskin.
1.355 Rumah di Jember Masuk Program Bedah Rumah
Dalam pemaparannya, Sri Haryati menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan program bedah rumah secara nasional mencapai 400.000 unit pada 2026.
Menurutnya, angka tersebut menjadi salah satu capaian terbesar program perbaikan rumah selama ini.
Khusus Kabupaten Jember, pemerintah telah mengalokasikan sementara 1.355 rumah untuk mendapatkan program perbaikan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini.
“Untuk Jember sementara ini 1.355 rumah yang akan dibedah tahun ini,” ujar Sri Haryati saat ditemui awak media.
Program tersebut tidak dilaksanakan secara serentak. Sebagian lokasi masih berada dalam tahap sosialisasi, sementara beberapa rumah lainnya sudah memasuki proses pembangunan.
Bahkan, menurut Sri Haryati, terdapat rumah penerima bantuan yang proses pengerjaannya telah selesai.
Syarat Penerima BSPS Mengalami Perubahan
Selain menyampaikan target program, Sri Haryati juga menjelaskan adanya perubahan persyaratan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan BSPS pada 2026.
Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan kondisi atap rumah.
Rumah yang menggunakan atap asbes kini dapat diusulkan untuk mendapatkan bantuan perbaikan.
“Rumah beratap asbes bisa diusulkan untuk mendapat bantuan, sebab asbes dapat menyebabkan sakit paru-paru,” ujar Sri Haryati.
Perubahan lainnya berkaitan dengan status kepemilikan tanah atau rumah calon penerima bantuan.
Jika sebelumnya aspek kepemilikan sertifikat menjadi salah satu perhatian, kini calon penerima tidak harus memiliki sertifikat sebagai syarat utama.
“Untuk tahun ini dan seterusnya cukup keterangan menempati rumah, minimal satu tahun dengan diketahui oleh kepala desa,” jelasnya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah, terutama warga miskin yang selama ini terkendala persoalan administrasi kepemilikan.
Pemkab Jember Diminta Kawal Program
Kunjungan Dirjen Perumahan Perkotaan ke Jember juga menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sri Haryati menyebut pelaksanaan program BSPS di Jember sejauh ini berjalan dengan dukungan Pemkab Jember.
Ia mengaku tidak menemukan kendala berarti dalam menjalankan program tersebut karena adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dengan Pemkab Jember.
Koordinasi tersebut menjadi penting mengingat program bedah rumah tidak hanya menyangkut proses pembangunan fisik, tetapi juga pendataan, verifikasi calon penerima, sosialisasi, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Dengan alokasi sementara 1.355 unit rumah, program BSPS diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin di Kabupaten Jember.
Selain membuat rumah lebih layak dan sehat, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang aman dan memenuhi standar kelayakan.
Pemerintah pusat dan Pemkab Jember pun diharapkan terus memperkuat koordinasi agar seluruh target program dapat direalisasikan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
