JEMBER – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Jember 2027 berlangsung alot, Selasa (11/8/2026).
Hingga rapat berakhir, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Jember belum menemukan titik temu terkait skema pembiayaan pembangunan, termasuk rencana pinjaman daerah senilai Rp786 miliar.
Perdebatan utama muncul ketika Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mempertanyakan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 yang dinilai masih terlalu rendah.
Menurut Widarto, pemerintah daerah seharusnya lebih dulu mengoptimalkan potensi PAD sebelum mengambil pinjaman untuk membiayai berbagai proyek pembangunan.
Ia mencontohkan kinerja PAD Jember pada 2025 yang mengalami pertumbuhan sekitar 37 persen. PAD yang pada 2024 berada di angka Rp774,17 miliar meningkat menjadi sekitar Rp1,058 triliun pada 2025.
“Kalau kita mau bekerja serius, kita pertahankan kenaikan PAD ini minimal sama, terus 30 persen sampai 37 persen tiap tahun,” kata legislator PDI Perjuangan tersebut dalam rapat.
DPRD Hitung PAD 2027 Bisa Mendekati Rp2 Triliun
Widarto berpendapat, apabila pertumbuhan PAD dapat dipertahankan, pendapatan asli daerah Jember pada 2027 berpotensi mendekati Rp1,99 triliun.
Dengan asumsi pendapatan transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp3,226 triliun, ia menghitung total pendapatan daerah Jember pada 2027 dapat mencapai sekitar Rp5,213 triliun.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi TAPD yang berada di kisaran Rp4,521 triliun.
Atas dasar perhitungan tersebut, Widarto menilai pembangunan infrastruktur tidak harus selalu dibiayai melalui pinjaman daerah.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah sumber pembiayaan lain yang dapat dimaksimalkan pemerintah daerah.
“Seakan-akan kalau mau bangun jalan, mau bangun PJU, rumah sakit, enggak ada jalan lain selain pinjaman. Ini kacamata kuda. Ada sumber-sumber lain,” ujarnya.
Widarto juga menyinggung tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sekitar Rp223 miliar yang menurutnya dapat dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan sejumlah sumber pendapatan tersebut, ia memperkirakan kebutuhan pembiayaan melalui utang dapat ditekan.
Bahkan, Widarto menghitung defisit APBD Jember 2027 dapat berada di kisaran Rp96 miliar.
“Kalau PAD kita Rp1,9 triliun, lalu belanja kita Rp5,308 triliun, ternyata ketemunya defisit tinggal Rp96 miliar,” katanya.
Pemkab Ingatkan Target PAD Harus Berbasis Kajian
Pandangan tersebut mendapat respons dari Pj Sekda Jember Ahmad Imam Fauzi. Fauzi menilai penetapan target PAD tidak dapat hanya didasarkan pada capaian pertumbuhan tahun sebelumnya.
Menurutnya, target pendapatan daerah harus disusun berdasarkan kajian, metodologi, serta perhitungan yang terukur.
“Basis target harus basisnya science metodologis. Jangan target pendapatan dijadikan syahwat belanja seperti masa lalu,” kata Fauzi.
Ia menjelaskan bahwa realisasi PAD Jember pada 2025 memang telah menembus angka Rp1 triliun, yakni sekitar Rp1,057 triliun. Namun, angka tersebut masih berada di bawah target yang sebelumnya ditetapkan.
Fauzi juga menyebut catatan dalam 10 tahun terakhir menunjukkan realisasi PAD Jember tidak selalu mampu melampaui target.
Karena itu, proyeksi PAD 2027 menurutnya perlu disusun dengan pendekatan yang realistis dan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan.
“Bagaimana merasionalisasikan di tahun 2027 target kita masih lebih besar dari realisasi kita hari ini Rp1,2 triliun?” ujarnya.
Pemkab Minta Silpa dan Utang Tidak Dicampur
Selain perdebatan mengenai PAD, Fauzi juga meminta pembahasan mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dan rencana pinjaman daerah tidak dicampuradukkan.
Menurutnya, Silpa yang dibahas berkaitan dengan APBD 2026, sementara pinjaman daerah merupakan bagian dari skema pembiayaan APBD 2027.
“Jangan dibaurkan, biar masyarakat tidak bingung, tidak terdistraksi isunya,” tegas Fauzi.
Perbedaan pandangan tersebut membuat pembahasan KUA-PPAS Jember 2027 belum menghasilkan kesepakatan terkait skema pembiayaan pembangunan.
DPRD Jember mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan PAD serta sumber pembiayaan lain sebelum mengambil pinjaman.
Sementara Pemkab Jember menekankan bahwa proyeksi pendapatan harus realistis, terukur, dan berbasis perhitungan teknokratis.
Perdebatan tersebut menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan APBD Jember 2027, terutama untuk menentukan apakah pembangunan infrastruktur akan lebih banyak ditopang oleh optimalisasi pendapatan daerah atau melalui skema pembiayaan berupa pinjaman daerah.
